Kemerdekaan Progresif

Oleh: Yonky Karman

 

Banyak bangsa di negara terbelakang setiap tahun merayakan romantisme proklamasi kemerdekaan hanya sebagai hari bersejarah. Realitas negara itu sendiri didikte kekuatan pasar dan negara maju.

 

Penduduknya miskin inovasi karena tak terdidik dan terbelenggu mentalitas terjajah. Bukan saja kemerdekaan bagi bangsa itu statis, kondisinya juga lebih buruk daripada ketika masih dijajah. Itulah potret negara gagal dengan pemimpinnya yang berkuasa puluhan tahun dan mengubah konstitusi hanya untuk melanggengkan kekuasaannya.

 

Penjajahan bukan hanya penindasan, melainkan juga pelumpuhan inisiatif, kreasi, dan inovasi bangsa terjajah. Mengusir penjajah keluar dari tanah air adalah satu soal, menjadi bangsa yang mandiri adalah soal lain. Kemerdekaan dan lahirnya negara baru hanya jembatan menuju kemandirian bangsa, kemudian bangsa itu menemukan kembali martabatnya sebagai bangsa.

 

Kemerdekaan seratus persen adalah utopis, terlebih di era globalisasi. Namun, kemerdekaan progresif dalam arti kian mandiri adalah realistis. Ketahanan militer, ekonomi, pangan, dan energi adalah suatu keniscayaan untuk kemandirian bangsa. Lepas dari penjajahan, Korea Selatan masih tercabik akibat perang saudara. Namun, negeri yang tanpa minyak itu memperlihatkan progres fantastis.

 

Berdasarkan data Bank Dunia, produk domestik bruto (PDB) Korsel pada 1980 adalah 67,8 miliar dollar AS (Indonesia 78 miliar dollar AS), tetapi PDB per kapitanya 1.778,5 dollar AS (Indonesia 536,2 dollar AS). Data 2014 memperlihatkan PDB Korsel 1.410,3 miliar dollar AS (urutan ke-13)—jauh di atas Indonesia yang 888,5 miliar dollar AS (urutan ke-16)—dengan PDB per kapita 27.970,5 dollar AS, hampir delapan kali Indonesia yang hanya 3.514,6 dollar AS.

 

Setelah 70 tahun merdeka, apakah Indonesia tambah sejahtera? Jawabannya tentu ”ya”. Namun, Koefisien Gini 2010-2013 meningkat dari 0,38 menjadi 0,41, tertinggi sejak merdeka. Itu berarti pertumbuhan tinggi yang digembar-gemborkan pemerintah diam-diam dibayar dengan distribusi pendapatan di antara rakyat yang kian timpang.

 

Sebagian besar rakyat masih belum bisa keluar dari kemiskinan struktural. Menurut data Badan Pusat Statistik (September 2014), 27,73 juta orang (10,92 persen) tergolong miskin dengan pendapatan Rp 302,735 per kapita per bulan. Sementara itu, sekitar 68 juta penduduk Indonesia rentan jatuh miskin oleh sedikit guncangan ekonomi dan kondisinya sama dengan kelompok miskin.

 

Hakikat jadi penyelenggara negara adalah meningkatkan harkat dan kualitas bangsa, mendekatkan bangsa kepada cita-cita bernegara. Untuk itu, penyelenggara negara harus mampu membaca tanda-tanda zaman, seperti meramalkan cuaca dengan melihat keadaan langit. Caranya dengan membaca arah pergerakan zaman, termasuk mengantisipasi bencana dengan kebijakan politik yang tepat dan konkret.

 

Sungguh malang rakyat yang apabila pemimpinnya hanya sibuk memperjuangkan kekuasaan, sementara rakyatnya sedang berjuang melawan kekeringan. Pejabat yang sibuk dengan proyek dan menimbun harta tidak memelihara hidup rakyatnya.

 

Pengetahuan bernegara

Kemerdekaan hanyalah prakondisi untuk merekayasa bangsa agar maju dan sejahtera. Karena itu, tugas penyelenggara negara dari pusat sampai daerah adalah mengorganisasi masyarakat agar bergerak maju dan itu tidak dapat dilakukan dengan revolusi fisik. Gerak maju negara ditandai dengan kemajuan sekaligus keteraturan, perubahan sekaligus stabilitas. Itulah dua pilar sistem pengorganisasian masyarakat dalam filsafat Auguste Comte (1798-1857).

 

Ungkapan terkenal Comte untuk itu adalah savoir pour prÉvoir, prÉvoir pour pouvoir, mengetahui (mengenali risiko dan bahaya) untuk memprediksi, memprediksi untuk bisa bertindak tepat (mengantisipasi). Bernegara tidak lain adalah usaha mengorganisasi masyarakat. Celakalah rakyat yang penyelenggara negaranya tak berpengetahuan, hanya ingin berkuasa.

 

Biang keladi negara gagal bukan kekuatan asing, melainkan para nasionalis yang tidak becus dan membuat negara salah urus. Mereka tunapengetahuan bernegara dan membiarkan negara berjalan mundur masuk ke dalam jurang kehancuran. Seperti apa wajah Indonesia dalam lima tahun mendatang akan sangat bergantung pada kualitas kepala daerah yang akan dipilih secara serentak tahun ini.

 

Apakah rakyat harus menerima saja calon kepala daerah yang disodorkan (gabungan) partai meski tunapengetahuan bernegara? Bukankah rakyat berhak memiliki pemimpin yang punya komitmen mewakafkan masa baktinya untuk menjadikan masa depan rakyat lebih baik? Bukankah rakyat berhak memboikot pilkada dengan calon yang seadanya?

 

Ada dua macam pengetahuan bernegara yang menentukan nasib suatu bangsa, keduanya tak dapat dipisahkan. Pertama, lepas dari urusan teknis-birokratis, penyelenggara negara seharusnya menjiwai konstitusi yang menjadi fondasi negara Indonesia. Tanpa penjiwaan ini, penyelenggara negara hanya akan jadi bagian dari mesin kekuasaan dan hanya mengabdi kepada kekuasaan.

 

Kedua, pengetahuan yang dimiliki itu tidak cukup hanya sesuatu yang normatif, tetapi juga antisipatif. Seorang penyelenggara negara seyogianya dapat membaca tanda-tanda zaman, mengantisipasi pelbagai tantangan dan bahaya yang mungkin timbul dalam perjalanan bangsa ke depan. Ia mampu melihat masa depan yang lebih baik dan mengarahkan kebijakan negara ke masa depan itu. Dengan begitu, kebijakan dan tindakan yang dilakukan pemerintah didasari pada suatu pengetahuan tentang masa depan.

 

Kemerdekaan seharusnya jadi energi kebangkitan bangsa guna melepaskan diri dari ketergantungan pada kekuatan asing. Yang terutama terlihat adalah kebangkitan ekonomi dan teknologi. Itu yang terjadi dengan negara-negara di Asia, seperti India, Malaysia, Korsel, dan Tiongkok.

 

Bahkan, APJ Abdul Kalam, mantan Presiden India, mendapat julukan bapak program peluru kendali India. Mereka bangkit dari dasar, menerima dulu kemajuan teknologi dari Barat, untuk dirampas secara halus dalam proses alih teknologi.

(Yonky Karman, Pengajar di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, Kompas, 11 Agustus 2015)