Pada Usia 70 Tahun

Oleh: Budiarto Shambazy

Ada perbedaan menarik di antara logo resmi pemerintah dalam rangka perayaan kemerdekaan. Sepuluh logo (perayaan 60 sampai 69 tahun) berbentuk bulat, dengan angka tahun perayaan di tengah bulatan, yang dikurung merah-putih dan kalimat "Kemerdekaan Republik Indonesia".

 

Untuk tahun ini, logo tetap bulat dengan angka tahun perayaan, kali ini 70 tahun, yang tetap menonjol di dalam bulatan. Namun, kalimat berubah menjadi "Indonesia Merdeka". Yang menarik di bawah bulatan terdapat pula kalimat baru "Ayo Kerja". Ini tentu sekadar ajakan atau imbauan yang cukup bernada simpatik, bukan slogan bombastis atau seperti kata Srimulat, gombal kere amoh.

 

Slogan atau tagline hanyalah teks yang bertujuan untuk menjelaskan sebuah pemikiran/renungan supaya dapat menimbulkan efek dramatis. Slogan penting untuk memasarkan produk atau gagasan agar mudah dicerna publik.

 

Slogan "Ayo Kerja" mudah dicerna pula oleh kalangan publik kita. Slogan ini cukup realistis karena bekerja adalah sebuah kemuliaan bagi kita semua. Dua kata yang terkandung tidak serumit slogan-slogan ala Orde Baru. Slogan yang sukar dipahami, misalnya "Manusia Indonesia yang Seutuhnya" atau "Memasyarakatkan Olahraga, Mengolahragakan Masyarakat".

Pun slogan "Ayo Kerja" rasanya tak mengganggu ruang privasi atau menyinggung sensitivitas kultural yang sering kali berpengaruh dalam kehidupan sosial dan politik kita. Apalagi belakangan ini kita suka "membesar-besarkan diri" melalui slogan-slogan bombastis, seperti "Indonesia Kaya" atau "Indonesia Bergegas".

 

Semoga saja slogan ini tak membuat publik gusar karena dianggap seolah-olah kita enggan bekerja. Semoga pula tidak ada yang menggerutu, "Saya mau kerja apa wong pengangguran kok!"

 

Untuk ukuran usia negara, 70 tahun itu masih seumur jagung. Usia kita lebih kurang sama dengan empat negara yang jauh lebih maju daripada kita: Tiongkok, India, Malaysia, dan Singapura.

 

Kita masih bisa berkilah GDP Tiongkok dan India jauh lebih besar dibandingkan dengan kita, yang membuat mereka lebih maju. Kita juga boleh tepuk dada bahwa sistem politik Malaysia dan Singapura kurang demokratis dibandingkan dengan kita. Dalam usia 70 tahun, kita bahkan lebih maju dibandingkan dengan Amerika Serikat karena di sana belum pernah ada perempuan presiden. Keberagaman kita lebih erat-lekat dibandingkan dengan negeri bineka yang terpecah, seperti Uni Soviet atau Yugoslavia.

 

Namun, kebanggaan sebuah bangsa tidak hanya tersimbolisasi dari pencapaian-pencapaian konkret yang tertera dari angka-angka statistik semata. Kebanggaan sebuah bangsa hendaknya juga bisa dijawab dari pertanyaan paling fundamental: apakah kita makin dewasa seiring bertambahnya usia (the older, the wiser)?

 

Mungkin untuk mencari jawabnya, kita simak juga tugas-tugas yang diwarisi para pendiri bangsa. Sudahkah kita menjadi Pancasilais sejati, menolak berpisah dari NKRI, menghargai kebinekaan, serta mengerti satu-satunya tujuan UUD 1945 adalah menyejahterakan rakyat?

 

Pancasila oleh Orde Baru dianggap sakti dan Pak Harto pernah beranggapan siapa yang menyerang dirinya, berarti menyerang Pancasila. Tidak aneh mungkin lebih dari separuh rakyat tidak hafal lengkap jika diminta menyebut lima sila-apalagi mengerti dan mempraktikkannya.

 

Masih segar dalam ingatan, setelah Reformasi tak sedikit provinsi sinis terhadap NKRI, mulai dari Timor Timur sampai yang bangga dengan Iramasuka. Mungkin jumlah provinsi yang minta merdeka saat itu sama banyaknya dengan jumlah provinsi yang secara sukarela mau bergabung dengan NKRI dalam periode 1945-1950.

 

Apakah kita menghargai kebinekaan? Rasanya belum mengingat penodaan terhadap kebinekaan "baru" saja terjadi ketika pawai keberagaman diserang geng radikal di Tugu Monas, Jakarta, persis pada peringatan Harlah Pancasila, 1 Juni 2008.

 

Kita belum menghargai kebinekaan karena larangan mendirikan rumah ibadah atau beribadah, antara lain yang dialami Gereja Yasmin di Bogor atau di Masjid Tolikara. Ancaman dan serangan terhadap kaum Syiah atau Ahmadiyah belum hilang 100 persen.

 

Kebinekaan kita kayak sambal, tiap daerah/provinsi pasti berbeda-beda meski semuanya berasal dari cabai. Sambal tidak boleh absen dalam sajian tiap hari, makanya sebagian dari kita masih gemar "kepedasan" (amok).

 

Sepanjang kita pahami, cita-cita mencapai kesejahteraan rakyat, seperti tujuan UUD 1945, masih sebatas cita-cita. UUD 1945 masih berpihak kepada mafia migas, mafia beras, para begal DPRD, koruptor, dan seterusnya. UUD 1945 memang bukanlah "kitab suci" yang tidak boleh diubah serampangan. Tetapi, apakah amandemen yang memasuki serial kelima masih perlu diuber- uber saat kita tak patuh pada naskah aslinya?

 

Selama 70 tahun kita sudah menjalani Demokrasi Terpimpin, Demokrasi Pancasila, sampai democrazy pasca Reformasi. Kita pernah pula menjalani sistem campuran demokrasi "parlemensial/presidenter" (jika parlemen merasa sial, presidennya gemeter). Kita juga sempat punya "Trias Poli-thieves". Inilah tiga cabang kekuasaan yang terdiri dari "ekseku-thieves", "legisla-thieves", dan "yudika-thieves".

 

Pendek kata, apa pun sistemnya, kultur politik kita belum berubah. Sebagian besar dari kita sesungguhnya belum merdeka alias masih dijajah oleh bangsa sendiri. Ancaman terbesar bagi kita adalah diri kita sendiri, dan musuh paling berbahaya bagi kita adalah diri kita sendiri.

 

Saya bisa keliru, pasti di antara Anda ada yang yakin kita telah merdeka. Bisa juga Anda yakin bahwa ancaman terbesar dan paling berbahaya datang dari negara-negara di sekeliling kita. Semua berpulang kepada Anda untuk merenungkan telah seberapa dewasa kita sebagai bangsa.

 

Apa renungan Anda menghadapi 70 tahun kemerdekaan 17 Agustus 2015 ini? Demokrasi sehat mensyaratkan masyarakat bermartabat, yang sadar dirinya masing-masing merupakan warga yang punya kehormatan, elok laku, toleran, dan menghargai sesama. Jika syarat-syarat itu mungkin Anda nilai terlalu berat, kita camkan saja slogan "Ayo Kerja" dalam rangka merayakan 70 tahun proklamasi. Selamat bekerja!

(Budiarto Shambazy, Kompas, 08 Agustus 2015)